Tiongkok Harus Pikir Ulang Jika Berani Usik Natuna, Bakamla Bakal Miliki 13 Kapal Patroli untuk Jaga Kedaulatan RI - Zona Jakarta
Tiongkok Harus Pikir Ulang Jika Berani Usik Natuna, Bakamla Bakal Miliki 13 Kapal Patroli untuk Jaga Kedaulatan RI - Zona Jakarta
ZONAJAKARTA.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI akan memiliki lebih banyak kapal patroli dibanding tahun 2024.
Nantinya, Bakamla akan memiliki 13 kapal patroli, bertambah banyak ketimbang saat ini yang berjumlah 10 kapal.
Aset yang bertambah tersebut menegaskan keseriusan Bakamla untuk menjaga kedaulatan Indonesia terlebih di daerah konflik.
Sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia bersitegang dengan Tiongkok di wilayah Kepulauan Natuna yang bersinggungan dengan Laut Cina Selatan.
Salah satu kapal patroli yang akan dimiliki Bakamla merupakan kapal hibah hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang.
Baca Juga:
Media asing mengungkapkan kecanggihan fregat yang akan dibangun Indonesia bersama Jepang.
Laporan Defense Mirror dalam artikelnya berjudul “Indonesia, Japan to Resume Joint Warship Development” edisi 13 Januari 2025 membahas mengenai kesepakatan Indonesia dengan Jepang.
Indonesia dan Jepang sepakat untuk melanjutkan proyek pembangunan kapal perang bersama yang ditangguhkan.
Hal itu menyusul pembahasan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen di Jakarta.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Frega Wenas membenarkan bahwa kedua menteri sepakat untuk melanjutkan perundingan mengenai pengembangan kapal perang bersama.
Baca Juga:
Pengembangan kapal perang tersebut termasuk menentukan spesifikasi produksi dan keterlibatan peralatan.
Sebelumnya, Jepang telah mengusulkan rancangan fregat kelas Mogami sebagai dasar kolaborasi tersebut.
Fregat kelas Mogami merupakan kapal perang multiperan yang dirancang untuk pertempuran modern.
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tertarik dengan rancangan tersebut.
Saat ini bertugas di Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), fregat kelas Mogami memiliki kemampuan siluman, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan operasional yang serbaguna.
Kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem sonar, teknologi pertahanan udara, dan platform senjata terpadu, termasuk senjata utama 127 mm, rudal VLS (Vertical Launch System), dan rudal antikapal.
Baca Juga:
Fregat kelas Mogami memiliki bobot 5.500 ton dan kecepatan 30 knot.
Fregat ini dirancang untuk menangani berbagai misi, mulai dari peperangan antikapal selam hingga serangan darat.
Usulan pengembangan kapal perang bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan antara Jepang dan Indonesia, khususnya mengingat adanya kepentingan bersama di kawasan tersebut.
Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki wilayah yang bersengketa dengan Tiongkok.
Indonesia atas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan dan Jepang atas Kepulauan Diaoyu (Senkaku) di Laut Cina Timur, yang mendorong kedua negara untuk mencari kemitraan pertahanan yang lebih kuat.
Proyek pembangunan kapal perang sempat mengalami penundaan di bawah pemerintahan Indonesia sebelumnya, yang dipimpin Presiden Joko Widodo, yang mengutamakan masalah dalam negeri seperti rencana pemindahan ibu kota.
Baca Juga:
Selain itu, larangan ekspor kapal perang buatan dalam negeri oleh Jepang juga menjadi tantangan lain.
Namun, kedua negara telah menyatakan niat mereka untuk menghindari pembatasan ini dengan mengembangkan kapal perang bersama, dengan kapal pertama diharapkan akan dibangun di galangan kapal Jepang.
Meski proyek ini masih dalam tahap awal, kapal perang pertama ini bisa memakan waktu setidaknya tiga tahun untuk terwujud.
Dilansir dari laman resmi Bakamla dalam artikel berjudul “Bakamla RI Resmi Terima Hibah Kapal dari Jepang” edisi 30 Desember 2024, Bakamla secara resmi menerima Hibah Kapal dari Jepang melaluiJapan International Cooperation Agency (JICA).
Penerimaan hibah itu disahkan melalui Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kapal yang ditanda tangani oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M. Tr., Opsla., dengan President and CEO Japan Marine Science Inc. (JMS) Tomoyuki Koyama, serta President and CEO Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Shin Ueda, di Minato, Jepang, Jumat (27/12/2024).
Hibah kapal tersebut sebagai bagian dari upaya pembangunan kapasitas keamanan maritim yang lebih memadai.
Kapal yang diterima Bakamla Ri berukuran 85,6 meter dengan kecepatan 22 knot dan akan selesai masa pembangunan pada 2027 mendatang.
Baca Juga:
Laporan Antara News dalam artikelnya berjudul “Bakamla RI ungkap ke depannya miliki 13 kapal patroli” edisi 14 Januari 2025 menjelaskan penambahan armada institusi tersebut untuk menjaga wilayah laut Indonesia.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah menjelaskan bahwa institusinya akan memiliki 13 kapal patroli atau lebih banyak ketimbang saat ini yang berjumlah 10 kapal.
Irvansyah menjelaskan bahwa tiga kapal patroli tambahan tersebut terdiri atas satu kapal hibah hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang, dan dua kapal yang dibuat menggunakan pinjaman dalam negeri.
"Ini kemarin kami sudah tanda tangan kontrak dari Bakamla dengan Mitsubishi Shipbuilding," kata Laksdya TNI Irvansyah saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT Ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi, Jakarta, Selasa.
"Setelah itu," kata dia, "mereka mulai merancang, menggambar, nanti mulai peletakan kayak kalau bangunan itu batu pertama, ini keel laying atau apa, steel cutting, macam-macam istilahnya."
Baca Juga:
Laksdya TNI Irvansyah berharap kapal patroli hibah dari Jepang tersebut dapat segera cepat selesai pada saat tahap pembuatan telah dimulai.
Namun, ia memperkirakan kapal tersebut baru selesai pada tahun 2026.
Dikatakan bahwa dua kapal yang dibiayai pinjaman dalam negeri berasal dari bank-bank pemerintah, sedangkan PT PAL Indonesia akan menjadi pabrik pemroduksinya.
"Haram bagi saya beli kapal luar negeri, ... haram. Itu rasanya jadi pengkhianat. Banyak sekali galangan kapal Indonesia sehingga kami pesan dari Indonesia sendiri, kecuali yang hibah, kami tidak bisa menolak. Dia yang kasih hibah, dia yang bangun, kami terima jadi saja," jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa panjang kapal yang menggunakan pinjaman dalam negeri berukuran 60 meter dan 80 meter.
Selain tiga kapal tersebut, lanjutnya, Amerika Serikat (AS) juga telah berjanji untuk memberikan kapal kepada Indonesia, tetapi ukurannya akan lebih kecil jiak dibandingkan dengan hibah dari Jepang.
“Ukuran lebih kecil. Kalau di Jepang ukuran panjangnya itu 85 meter, Amerika mungkin sekitar 38-40 meter untuk di pesisir,” ujarnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, dia menargetkan bahwa kapal-kapal milik Bakamla ke depannya, termasuk tiga kapal tambahan nanti, akan dilengkapi dengan laboratorium di tengah laut.
Dengan adanya laboratorium tersebut, dia berharap Bakamla RI bisa memeriksa narkoba maupun mineral di tengah laut sehingga tidak menghabiskan banyak waktu karena harus membawa barang tersebut ke pangkalan.
"Harapannya 1—2 jam di laut selesai periksa, bisa berlayar lagi sehingga ongkos pekerjaan mereka operasionalnya tidak terlalu tinggi dan tidak menyita waktu terlalu banyak," jelasnya. (ZJ)
Komentar
Posting Komentar