Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tapera Dilakukan Demi 'Keruk' Uang Rakyat - CNN Indonesia

 

Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tapera Dilakukan Demi 'Keruk' Uang Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia 

--

Kementerian Keuangan membantah Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilakukan karena pemerintah membutuhkan uang dari rakyat untuk membiayai pembangunan.

Bantahan disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam dalam Konferensi Pers KSP tentang Tapera, Jumat (31/5).

Ia mengatakan dalam membiayai kebutuhan negara, sumber utama yang dipakai oleh pemerintah adalah pajak yang kemudian dihimpun dalam APBN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai belanja yang dilakukan untuk aktivitas pemerintah maupun transfer ke daerah dalam rangka untuk pemberian layanan publik," katanya.

Sementara itu untuk dana simpanan Tapera, katanya, tak masuk ke dalam postur APBN. Dana Tapera dicatat berdasarkan kepemilikan individu yang jelas akun, by name, ny NIK, by address. 

Setelah tercatat dana Tapera dipotong dari gaji, ia mengatakan dana tersebut tersimpan di bank kustodian. Kemudian dana dipupuk pada instrumen investasi yang dilakukan oleh manajemen investasi profesional dan diawasi OJK.

"Jadi jika dikaitkan dengan penerimaan (negara) itu tidak ada hubungannya," katanya.

Pemerintah mewajibkan pekerja ikut Program Tapera. Mereka mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran yang besarannya 3 persen. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha.

Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayari oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho  mengatakan kebijakan Tapera dijalankan demi mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah penduduk di Indonesia yang masih tinggi. Menurutnya, kesenjangan itu tidak akan bisa diatasi kalau pemerintah bekerja sendiri.

"Jadi kalau andalkan pemerintah saja tidak terkejar. Maka perluasan grand design untuk menyertakan masyarakat bareng pemerintah, dan konsepnya bukan iuran tapi menabung," katanya.

(mrh/agt)